Tunggakan PPB di Sumedang Capai Rp 4 Miliar

1
143

KABAR SUMEDANG – SEJAK kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan Pemerintah Pusat, sekitar 2014 silam, semua daerah dihadapkan dengan berbagai persoalan yang pelik. Situasi itu tidak terkecuali dihadapi dalam pengelolaan PBB, di Kab.Sumedang.

“Persoalannya, pelimpahan  kewenangan  pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke daerah  itu, berikut dengan berbagai permasalahannya, termasuk  soal tunggakan,” kata Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Sumedang, Andri IW, di ruang kerjanya, Senin (18/9/2017).

Parahnya lagi, tunggakan  PBB yang dibebankan itu, datanya  tidak terinci secara detail.  Baik itu yang menyangkut nama wajib pajak (WP) maupun objek pajak (OP).

“Setiap tahun tunggakan yang merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB itu, sebesar Rp 4 miliar selalu muncul. Tunggakan itu pun, di luar DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak), yang mencapai Rp 33 miliar,” ungkapnya.

Masalah  tersebut, lanjut dia,  berdampak terhadap penghimpunan PBB yang dilakukan oleh kolektor di tingkat desa. Bahkan dengan alasan wajib pajak (WP) penunggak, sesuai dengan tercantum dalam  SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) sulit ditemui, bahkan domisilinya tidak diketahui, akhirnya pihak desa yang bersangkutan mengajukan permohonan TO (tanpa objek) atas bidang tanah dan bangunan tersebut.

Di samping itu, kondisi tersebut, menjadi beban mereka. Karena setiap tahun, objek pajak yang wajib pajaknya tidak ditemukan, tagihan tunggakannya selalu muncul. Sehingga hal itu, menjadi beban bagi mereka.

“Dari situlah masalah lain muncul dikemudian hari. Diantaranya ketika ada pihak yang mempermasalahkan kenapa objek pajak (tanah dan bangunan) atas nama yang bersangkutan SPPT-nya tidak muncul atau di TO-kan. Parahnya lagi, persoalan itu selalu menjadi temuan pemeriksaan dari BPK,” terangnya.

Menyikapi berbagi persoalan yang ada, pihaknya akan terus berupaya uantuk mengoptimalkan potensi yang ada. Sehingga perolehan PAD (pendapatan asli daerah dari sektor PBB dapat meningkat.

Namun dekikian, jika ingin ada lonjakan atas capaian PBB, tentunya harus diimbangi dengan pemutakhiran data. Apalagi, dibeberapa wilayah NJOP (nilai jual objek pajak) yang berlaku saat ini, sudah jauh di bawah harga pasaran. Selain itu, pemutahiran data juga, sangat penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam hal, pencantuman nama wajib bajak, luasan tanah, maupun persil.

Hanya saja, untuk melakukan pemutakhiran data itu, dibutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu antara Rp 20 miliar sampai Rp 25 miliar.

“Berbagai permasalahan itulah secara bertahap yang sedang coba kami benahi. Sedangkan jika pendapatan PAD dari sektor PBB dapat optimal, salah satunya  bisa dilakukan dengan cara pemutakhiran data,” imbuhnya.

Sumber : galamedianews.com

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here