Terlalu Banyak Hutang, Hiwapa Tolak Tawaran Pemkab Sumedang

1
58

KABAR SUMEDANG – Program pemberian bantuan uang muka kios kepada warga miskin tidak direspon pedagang di lingkungan pasar sandang Sumedang. Pasalnya, bantuan ini sama sekali tidak membantu warga pasar yang sebagian besar sasaran penerima bantuan ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ketua Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Asep Rahmat mengatakan program yang diberikan pemkab untuk bantuan uang muka kios tersebut bukannya memberikan kemudahan melainkan hanya menambah utang saja. Padahal, PKL dan juga beberapa warga pasar lain sudah mempunyai utang ke sana-sini dan sekarang ditawari utang lagi dari pemkab.

“Pedagang pasar itu sudah banyak berutang sekarang, ada yang ke bank, BMT, rentenir dan koperasi dan masih banyak lagi utang-utang lainnya di rumah, nah sekarang pemkab masih menawarkan lagi utang ke bank yang menurutnya adalah bantuan uang muka kios, padahal utang, “ kata Asep, Kamis (7/9/2017).

Karenanya, hingga kini Hiwapa mengklaim tidak ada pedagang yang mengakses bantuan tersebut karena mereka juga sudah sangat repot dengan utang-utangnya yang ada.

“Boro-boro ngambil dana itu, namanya juga kan utang jadi kami tidak mau dibebani lagi, “ kata Asep.

Kabid UMKM yang juga menjadi Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Engkos mengatakan bantuan dana terebut standar diberikan untuk pedagang usaha mikro. Itulah sebabnya bantuan diberikan dalam bentuk pinjaman yang dikucurkan dari APBD Sumedang melalui Bank Sumedang.

“Aturannya memang seperti itu karena bantuannya memang untuk pedagang mikro, jadi bentuknya pinjaman dari Bank Sumedang dengan bunga rendah,” kata Engkos.

Dari data dan catatan APBD Sumedang, dana ini merupakan program subsidi uang muka pembelian kios yang diperuntukkan pada PKL di sekitar pasar Sumedang.

Pogram ini diluncurkan setelah adanya protes dari PKL yang menyatakan tak sanggup membeli kios di pasar yang sudah dibangun. Ketidakmampuan pedagang membeli kios juga sempat menajdi asalan PKL untuk menolak hengkang dari kawasna pasar sebelum bangunan pasar dirobohkan.

Hingga akhirnya, pada tahun 2013 kegiatan ini dicanangkan pada APBD 2014. Namun, program ini dicoret. Di tahun 2015 dan 2016, dana atau kegiatan ini kembali diajukan namun tetap dicoret lagi alias tidak disetujui tim anggaran akrena keuangan daerah terbatas.

Pada APBD 2017 ini, program ini kembali dicanangkan an sudah dikucurkan melalui Bank Sumedang untuk selanjutnya bisa diakses oleh pedagang pasar. (suc)

 

Sumber : jabar.pojoksatu.id

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here