Tanah Yang Menjadi Milik Desa Harus Bersertifikat

SUMEDANG — Hal tersebut diungkapkan Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan saat memimpin Pelatihan Pengelolaan Kekayaan Aset Desa Tahun 2017 yang digelar di Gedung korpri, Rabu (17/5). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta diikuti oleh 270 peserta yang merupakan perwakilan kaur umum dan tata usaha yang membidangi pengelolaan aset desa Se-Kabupaten Sumedang. .

Pelatihan dilaksanakan mulai dari tanggal 17 sampai dengan 18 Mei 2017 dan dibuka secara langsung oleh Bupati Eka serta dihadiri oleh Kepala DPMD, H. Teddy Mulyono, S. H., M. Si, Inspektur Kabupaten Sumedang, Drs. H. Subagio, M.Si, para peserta pelatihan, serta unsur terkait lainnya.

H. Teddy Mulyono selaku ketua penyelenggara mengatakan, latar belakang dilaksanakannya kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurutnya, tujuan dari penataan desa adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta meningkatkan daya saing desa. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya dengan melaksanakan pelatihan pengelolaan kekayaan aset desa se-Kabupaten Sumedang tahun 2017,”ujarnya.

Dikatakan Teddy lebih lanjut, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan pengurus aset desa dalam mengelola kekayaan aset desa. “Semoga, dengan diselenggarakannya pelatihan ini, bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kekayaan aset desa untuk penyusunan data aset desa yang akurat dan komprehensif,”tuturnya.

Sementara menurut Bupati Eka, pengelolaan kekayaan milik desa hendaknya dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. “Saya menilai, kegiatan pelatihan ini penting dilaksanakan. Selain untuk menambah pengetahuan untuk mengelola aset di desanya masing-masing, dapat pula menjadi sarana untuk  meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa,”paparnya.

Masih menurut Eka, kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Menurut Eka, kekayaan milik desa yang berupa tanah dapat disertifikatkan atas nama pemerintah desa. “Saya himbau, aset yang dimiliki oleh desa harus dipelihara sebaik-baiknya. Untuk kedepannya, tanah yang menjadi milik desa harus bersertifikat,”pungkasnya.

sumber : jabarprov.go.id

2 tanggapan untuk “Tanah Yang Menjadi Milik Desa Harus Bersertifikat

  • 5 Juni 2017 pada 12:51 am
    Permalink

    Untuk lebih efektif dalam rangka percepatan penataan aset desa, sehingga tujuan akhir diperoleh data aset desa yang benar dan valid yang dapat mendukung data aset pemda Sumedang secara keseluruhan, kiranya setelah pelatihan perlu ditindaklanjuti dengan mendampinginya secara intensive ke setiap desa dalam proses pendataan tsb dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait secara intensive pula, karena dengan pelatihan saja belum cukup efektif.
    Hatur nuhun.
    Bangkitlah Sumedang. “Sumedang Tandang Nyandang Kahayang”.

    Balas
    • 7 Juni 2017 pada 9:39 am
      Permalink

      Bagus Masukannya kang, mudah-mudah terelalisasikan oleh pihak terkait

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *