Hukum

Rugi 1,5 Miliar Polres Sumedang Selidiki Dugaan Penipuan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas

KABAR SUMEDANG – Polres Sumedang hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan penipuan bantuan rehabilitasi ruang kelas baru (RKB) sekolah SD yang dikabarkan dari pemerintah pusat. Kasus tersebut menimpa tujuh sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan yang dilakukan perusahaan kontraktor bodong PT H.

Ketujuh sekolah yang tertipu, antara lain SDN Manangga di Jalan Kebonkol, SDN Baginda 1 dan 2, SDN Sukamanah, SDN Pasarean, SDN Tenjonagara dan SDN Darangdan

Dampak penipuan itu, beberapa ruang kelas yang sudah permanen di 7 sekolah tersebut, atapnya dibongkar habis oleh para pegawai perusahaan bodong tersebut. Akibatnya, KBM (kegiatan belajar mengajar) para siswa dan guru dipastikan akan terganggu. Apalagi para siswa mulai masuk sekolah Senin Juli 2019. Kerugian materi dari pembongkaran atap beberapa ruang kelas di tujuh sekolah itu mencapai sekira Rp 1,5 miliar.

“Kami sudah mengetahui informasi itu dan sampai sekarang kami sedang melakukan penyelidikan,” ujar Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Dede Iskandar ketika ditemui di Mapolres Sumedang, Kamis 11 Juli 2019.

Menurut dia, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang maupun sejumlah kepala sekolah yang diduga tertipu, sampai sekarang belum melaporkan secara resmi kepada Polres Sumedang terkait kasus tersebut. Namun, tanpa pelaporan resmi pun, Polres Sumedang bisa menyelidiki kasus tersebut.

“Kami menyelidiki kasus ini untuk memastikan apakah ada unsur pidananya atau tidak? Tentunya kami harus mencari sejumlah barang bukti yang mengarah pada kasus tersebut,” kata Dede.

Para kepsek sudah melapor secara lisan

Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar mengatakan, para kepala sekolah yang merasa tertipu sudah melaporkan kasus tersebut kepada Polres Sumedang. Hanya saja, pelaporannya baru secara lisan. Meski secara lisan, polisi sudah mengecek langsung ke beberapa sekolah yang terkena kasus tersebut. Termasuk, melihat langsung kondisi pembongkaran beberapa ruang kelas. “Jadi, kasus ini sudah ditangani kepolisian,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pembongkaran atap ketujuh sekolah SD oleh para pegawai perusahaan itu, dilakukan sekitar Mei lalu ketika bulan puasa. Seperti halnya pembongkaran atap 4 ruang kelas SDN Manangga di Jalan Kebonkol yang dilakukan saat para siswa tengah melaksanakan pesantren kilat. “Pembongkaran atap sekolah hampir serempak dilakukan pada bulan puasa,” tutur Eka.

Bahkan setelah pembongkaran, kata dia, ada beberapa sekolah yang menerima sejumlah bahan material untuk membangun ruang kelas baru. Akan tetapi, bahan materialnya tak lama ditarik kembali oleh toko bangunan karena tidak kunjung dibayar oleh perusahaan tersebut. Parahnya lagi, beberapa orang pegawai yang disuruh membongkar atap ruas kelas pun, kecewa dan merasa tertipu juga karena ongkos kerjanya tidak dibayar.

“Dari informasi para kepala sekolah, setelah pembongkaran, tanggal 20 Juni lalu, katanya akan dilanjut dengan pembangunan ruang kelas baru. Nyatanya sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Malah orang yang mengaku konsultan perusahaan bodong tersebut yakni De, kini menghilang dan telefonnya sulit dihubungi,” ujarnya mengungkapkan.

Lebih jauh Eka menjelaskan, kasus penipuan bantuan rehab SD dari pemerintah pusat itu, hanya terjadi di tujuh sekolah negeri di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan saja. Meski di kecamatan lainnya tidak terjadi kasus serupa, Disdik akan membuat surat edaran kepada semua sekolah SD se-Kabupaten Sumedang. Suratnya berupa imbauan supaya para kepala sekolah berhati-hati dan waspada terhadap kasus penipuan tersebut.

Hal itu sebagai upaya antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayah di kecamatan lainnya. Terutama, di beberapa sekolah SD yang berada di daerah pelosok perkampungan yang luput dari informasi kasus penipuan tersebut.

“Setelah kami yakin bahwa bantuan rehab SD dari pusat itu hanya penipuan belaka, kami langsung memberikan warning kepada semua kepala sekolah untuk tidak percaya terhadap iming-iming dari perusahaan bodong itu. Para kepala sekolah SD pun diminta untuk melapor dan berkoordinasi dulu dengan Disdik apabila menerima iming-iming bantuan serupa,” ucapnya. ***

sumber : pikiran-rakyat. com
Tags
Menampilkan lebih banyak

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker