Pemkab Sumedang Kembali Luncurkan Jaminan Persalinan

0
102
Perawat memeriksa kesehatan ibu hamil dan janinnya di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Menjelang dibukanya keran pasar bebas tenaga kesehatan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir 2015, kompetensi profesi perawat di Indonesia masih belum mendapat pengakuan sesuai dengan standar internasional Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 04-10-2012 *** Local Caption *** Perawat memeriksa kesehatan ibu hamil dan janinnya di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10). Puskesmas-puskesmas tingkat kecamatan di Jakarta saat ini sudah dibangun dengan standar yang tinggi dan bersertifikat ISO untuk pelayanannya. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 04-10-2012

KABAR KESEHATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Sumedang kembali menggulirkan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada 2017 ini. Program Jampersal sempat hilang, karena ketiadaan anggaran.

Rencaan digulirkanya kembali Jampersal di ungkapkan  Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sumedang Retno Ernawati belum lama ini. Menurut Retno program Jampersal yang baru tersebut, akan diberlakukan mulai tahun 2017ini.

Dijelaskannya, bukan hanya biaya persalinan yang akan mendapatkan jaminan tetapi juga biaya perawatan termasuk untuk persalinan melalui operasi.

“Tentunya ini akan menjadi kabar gembira bagi masyarakat mengingat paska Jampersal tak ada, masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk proses persalinan ini,” kata Retno.

Retno menambahkan, yang berhak mendapatkan Jampersal tersebut yaitu warga miskin yang telah masuk data base di Dinas Sosial. Dimana saat ini berdassarkan data ada sekitar 110 ribu masyarakat dengan katagori miskin.

Dijelaskan Retno, dari data tersebut terdapat  sekitar 21.000 telah terintegrasi masuk dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan , sehingga mereka yang belum terintegrasi dan telah tercatat di data base maka akan kita layani jaminan persalinannya.

Dengan adanya program tersebut lanjut Retno, diharapkan dapat membantu warga atau masyarakat miskin yang akan melahirkan sehingga mereka tak perlu bingung memerlukan biaya untuk persalinan.

Ditambahkannya program Jampersal tidak akan tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan.  Karena sasaran Jampersal bagi mereka yang belum menjadfi perserta BPJS Kesehatan, namun jika nantai mereka menjadi peserta, maka merekea tentunya tidak mendapatkan program Jampersal lagi.

“Sebenarnya dulu program ini memang ada, namun ketika ada BPJS  Kesehatan  program ini sempat menghilang dan sekarang ada lagi, karena masih banyak masyarakat miskisn yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan” katanya pula.

Sumber : korpri.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here