Likuidasi 6 BPR Ini Jawaban Bupati Sumedang

KABAR SUMEDANG – Bupati Sumedang Ade Irawan menjelaskan alasan tentang pembubaran enam PD BPR yang baru diberlakukan. Secara yuridis, enam Perusahaan Daerah ini memang baru dibubarkan setelah pemkab menyelesaikan beberapa kewajiban.

Berikut lengkapnya tentang nota jawaban bupati atas pandangan fraksi tentang Rapera Pembubaran Enam PD BPR yang disampaikan dalam Sidang Paripurna, Selasa, 3 Mei 2014:

PD BPR Sumedang yang dilikuidasi baru akan diproses legal aspek. Pembubarannya melalui peraturan daerah sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang disebutkan bahwa sebagai syarat pembekuan, pembubaran harus ditetapkan melalui perda.

Ada tiga alasan diajukannya Raperda Pembubaran Enam PD BPR Dalam Likuidasi yaitu sebagai salah satu upaya penyelesaian ke enam bank tersebut sebagai syarat pembekuan bank beku yang operasinya harus ditetapkan melalui perda sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 29. Serta dilakukannya pembubaran ini adalah karena izin usaha enam PD BPR ini sudah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia tapi belum ditetapkan dalam perda.

Ketika dibubarkan, enam PD BPR masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan pemilik perusahaan. Tanggung jawab itu adalah menyelesaikan dana-dana milik nasabah yang ada di rekening perusahaan ini. Pada saat PD BPR ini dilikuidasi, pemkab mengantisipasinya dengan mengajukan dana penjaminan kepada pemerintah pusat melalui Bank Indonesia dengan realisasi sebesar Rp6.891.741.025 sehingga kewajiban kepada masyarakat telah dibayar pada 1998.

Setelah itu, Pemkab mempunyai utang ke BI yang kemudian dibayarkan secara bertahap dan menyicil. Uang pembayaran itu adalah hasil penagihan dari nasabah.

Adapun sisa dana talang pemerintah sebesar Rp3.194.500.729 akan diangsur sesuai dengan kemampuan APBD tiap tahunnya seperti yang telah disepakati antara pemkab Sumedang dengan pihak Bank Indonesia. Pada tahun 2014 ini saja, pemkab mengalokasikan pembayaran dana talang sebesar Rp1 miliar.

Keenam PD BPR ini masih memiliki aset-aset yang dapat diuangkan dan dialokasikan untuk membayar pinjaman dana kepada pemerintah atau Bank Indonesia. Namun, semuanya harus berdasarkan persetujuan dewan karena memang akan ada penarikan aset oleh pemkab dari PD BPR ini.

Di dalam raperda sudah tertuang kewajiban pemilik pada Kementerian Keuangan, karena sisa kewajiban tersebut tidak dapat dihapuskan.
Bupati menjelaskan, penyelesaian piutang dari enam PD BPR tengah diselesaikan oleh tim likuidasi. Hasil penagihan dibayarkan untuk dana talang Bank Indonesia.

Berkenaan dengan piutang-piutang yang masih beredar di masyarakat, tim likuidasi telah melakukan upaya penagihan namun kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditagih.

Saat ini, masih terdapat sisa aset berbentuk tanah dan bangunan. Aset milik Pemkab Sumedang itu akan ditarik kembali oleh pemkab setelah dana talang BI diselesaikan secara bertahap.

Setelah dibubarkan, pemkab Sumedang masih harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian kewajiban PD BPR dengan membentuk tim percepatan penanganan BPR dalam likuidasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati No 584.3/KEP.123-HUK/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan PD BPR di Kabupaten Sumedang untuk melanjutkan proses penyelesaian PD BPR di Sumedang. [rni]

Sumber: inilahkoran.com/read/detail/2107498/likuidasi-6-bpr-ini-jawaban-bupati-sumedang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *