Bupati Sumedang: Revisi RT RW untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

0
48

KABAR SUMEDANG – Setelah rampungnya pembahasan lintas sektor terhadap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan di Arion Swissbell Hotel Jakarta Jumat, (17/11/2017) lalu, diharapkan rekomendasi dari Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN atas revisi RTRW Kab. Sumedang dapat segera turun maksimal Bulan Desember tahun 2017 ini.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Sumedang H. Eka Setiawan sesaat setelah dirinya selesai memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Kab. Sumedang dihadapan Tim Evaluasi Teknis persetujuan substansi Raperda tentang RTRW provinsi/kabupaten/kota dan undangan lainnya seperti dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kab. Sumedang seperti Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Garut dan Kab. Tasikmalaya.

Adapun Tim Evaluasi Teknis persetujuan substansi Raperda RTRW terdiri dari beberapa Kementerian dan Lembaga terkait seperti dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Bapenas, Lembaga Penerbangan & Antariksa serta lainnya.

Dituturkan Bupati Eka, latar belakang dari keinginan untuk merevisi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW, tiada lain adalah guna pengembangan wilayah sehingga lebih optimal, mewujudkan sentra-sentra baru serta pencegahan timbulnya kejadian bencana.

“Revisi RTRW ini tentunya untuk meningkatkan daya saing, dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya kebijakan nasional seperti halnya pembangunan Waduk Jatigede, Kereta Api Cepat dan Jalan Tol Cisumdawu serta pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di wilayah Majalengka juga belum masuk di dalam RTRW Kab. Sumedang, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan dinamika pembangunan saat ini,” bebernya.

Dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan bersama lintas sektor saat itu, Pemerintah Kab. Sumedang pun telah diberi berbagai masukan dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang hadir untuk digunakan dalam perbaikan revisi Perda RTRW Kab. Sumedang, yang sebagaimana disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan Wilayah II Jawa-Bali pada Kementerian ATR/BPN Andri Hari Rachayanto, Pemkab Sumedang harus melakukan perbaikan terhadap beberapa substansi dalam dokumen revisi RTRW, dan disampaikan kembali maksimal dalam sepuluh hari kerja ke depan ke Kementerian ATR/BPN.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Eka mengaku telah memerintahkan stakeholder terkait guna menyelesaikan dokumen revisi RTRW Kab  Sumedang, setelah sebelumnya mengakomodir seluruh masukan yang disesuaikan dengan perundang-undangan sebagaimana disampaikan oleh Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Raperda RTRW Sumedang.

“Setelah kita melakukan beberapa perbaikan terhadap dokumen revisi RTRW, mungkin kita juga akan menugaskan orang untuk tinggal di Jakarta selama beberapa hari ke depan sehingga memudahkan saat melakukan konsultasi ke berbagai Kementerian untuk perbaikan dokumen,” tukas Eka.

Wakil Ketua DPRD Kab. Sumedang H. Edi Askhari yang dirinya juga turut hadir di Jakarta untuk membahas revisi RTRW bersama Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin, Asisten Pembangunan dan para Kepala SKPD Kab. Sumedang terkait seperti Kepala Bapppplitbangda, Kepala BPMPT dan Direktur RSUD Kab. Sumedang, dikatakan Edi bahwa selain ditunggu oleh para investor untuk berinvestasi di Sumedang, Perda RTRW baru juga ditunggu oleh para calon Bupati untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Perda RTRW adalah hal yang ditunggu oleh para calon Bupati yang akan melakukan kontestasi dalam Pilkada 2018 mendatang di Sumedang, jadi bukan hanya ditunggu oleh para calon investor saja. Kita akui pula sampai dengan saat ini tingkat investasi di Sumedang masih rendah,” tutur Edi.

“Mudah-mudahan saja titik start nya (investasi) ada di tahun 2018, dan dalam hal pembahasan revisi RTRW ini kita juga rencananya Senin 20 November besok akan mengagendakannya dalam sidang rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan APBD murni T.A 2018 sekaligus penyampaian nota pengantar Raperda Tata Ruang,” imbuhnya. (Abas-Arip)

sumber : eljabar.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here