Bingung Soal Dana Desa, Kades di Sumedang Bisa Konsultasi ke Kejari

1
128

KABAR SUMEDANG – Kejaksaan Negeri Sumedang terbuka kepada para kepala desa yang ingin berkonsultasi tentang masalah hukum, aturan, termasuk pengadministrasian dalam penggunaan anggaran Dana Desa. Konsultasi itu   agar dalam penggunaan anggaran Dana Desa termasuk pelaksanaan pembangunannya,  tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum.

“Saya sudah menyediakan waktu luang. Kalau enggak mengerti, ya konsultasi dan koordinasi dengan kami. Mungkin kami bisa mengarahkan. Dimana letak kesalahannya dan hambatannya? Siapa yang menghambat? Dan dimana ketidaktahuannya?” ujar  Kajari Sumedang, Wargo usai di Gedung Negara Pemkab Sumedang, Selasa 12 September 2017.

Hadir dalam acara itu, Bupati Sumedang Eka Setiawan, Wakapolres Sumedang Rendra Oktha Dinata,  Sekda Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan para camat.

Menurut dia, dalam penggunaan anggaran Dana Desa berikut pelaksanaan pembangunannya, para kepala desa harus bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi). Selain itu, mesti  mendahulukan pekerjaan pokok.  Hal itu, agar tujuan dan program penyaluran  Dana Desa untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,  bisa tercapai

 “Jangan sampai, dalam menggunakan anggarannya kepala desa senang sendiri, tapi masyarakat tidak menyetujui. Sudah tahu begitu, terus saja ditabrak. Sebelum melaksanakan kegiatan, harus dirapatkan terlebih dahulu. Beri masyarakat, ruang lingkup dan waktu untuk bermusyawarah. Para kepala desa juga harus mengerti, apa-apa yang harus dikerjakan.,” kata Wargo.

Sumedang dinilai aman

Ia menuturkan, hingga kini penggunaan anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumedang dinilai aman. Sebab, sampai sekarang tidak ada temuan maupun laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan Dana Desa. Namun ketika ada laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa, Kejari akan langsung menyelidiki kebenaran laporan tersebut.

“Kalau enggak ada laporan, ya kita anggap (penggunaan Dana Desa) aman-aman saja. Akan tetapi, begitu ada laporan, kami akan tengok (selidiki-red), benar- tidak laporannya” tuturnya.

Lebih jauh Wargo menjelaskan, upaya pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang, tidak bisa diawasi satu per satu setiap desa. Sebab, jumlah desa di Kabupaten Sumedang cukup banyak hingga mencapai 376 desa. Sementara personel kejaksaan sangat terbatas.

Penyidik kejaksaan akan bergerak melakukan penyelidikan,  apabila ada laporan dugaan pelanggaran hukum dan aturan dalam penggunaan Dana Desa. “Jadi, kalau ada laporan, kami akan tengok (selidiki),” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sumedang Eka Setiawan  mengharapkan kepada Kejari Sumedang untuk melakukan pendampingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumedang. Proses pembangunan tersebut, seperti yang  diprogramkan di masing-masing dinas termasuk desa. Sebab tak dipungkiri,  dalam menjalankan proses pembangunan di daerah, masih ada keraguan dan ketakutan.

Mereka khawatir dalam menjalankan program dan kegiatannya melanggar aturan sehingga bermuara pada proses hukum.  “Dengan keterbukaan yang diberikan  kejaksaan,  mohon diberi peringatan terlebih dahulu apabila dalam perjalanan pembangunannya  ada kesalahan kecil. Kalau tak digubris, baru ditindak,” katanya.

Ia menambahkan, begitu pula dengan Polres Sumedang dan Kodim 0610/Sumedang,  diminta bantuannya untuk kelancaran pembangunan daerah. Sebab, ketika melaksanakan pembangunan  banyak pihak yang terlihat.  sehingga kerapkali menimbulkan persoalan.

“Kami tidak berniat melanggar aturan. Seandainya ada salah-salah sedikit, tolong diperingatkan,” kata Eka.***

 

Sumber : pikiran-rakyat.com

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here