Warga Pasar Mem-PTUN-kan Bupati

0

KABAR SUMEDANG – Sejumlah warga Pasar Sandang Sumedang (PSS) yang tergabung dalam Hiwapa (Himpunan Warga Pasar Sandang) diwakili kuasa hukum dari kantor hukum “Biro Bantuan Hukum Front Pembela Islam Jawa Barat), mem-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)-kan Bupati Sumedang H. Ade Irawan, terkait revitalisasi PSS menjadi pasar semi modern.

Gugatan sudah didaftarkan secara resmi ke PTUN Bandung, tanggal 5 Juni 2014 dengan nomor 561/2014/PTUN-BDG.

Menurut salah seorang kuasa hukum Hiwapa, H. Idang Sugesti di Sumedang, Kamis (12/6/2014), gugatan PTUN terhadap bupati itu, meliputi empat objek gugatan. Pertama, SK Bupati Nomor 511/KEP-HUK/2012 tentang Penetapan Penanggungjawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Kedua, SK Bupati Nomor 511.2/KEP.336-HUK/2013 tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek dan Pusat Jajanan Malam Hari.

Ketiga, SK Bupati Nomor 030/Kep.339-DDPKAD/2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang. Keempat, SK Bupati Nomor 510/1079/Eko/2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios.

“Gugatan ini diajukan 26 warga pasar yang tergabung dalam Hiwapa dan diwakili 8 kuasa hukum, termasuk saya,” ujar Idang didampingi Ketua Hiwapa, Asep Rohmat Hidayat dan Sekretaris H. Setiawan.

Ia mengatakan, alasan Hiwapa mengajukan gugatan PTUN terhadap bupati, karena bupati dinilai tidak menempuh prosedur dan aturan berlaku dalam revitalisasi PSS menjadi pasar semi modern. Contohnya, daftar hadir warga pasar sebanyak 22 orang, disalahgunakan menjadi persetujuan warga pasar terhadap revitalisasi PSS.

Selain itu, bupati telah menerbitkan surat keputusan pengosongan kios, sebelum putusan Pengadilan Negeri Sumedang. Begitu pula pemindahan PKL, belum mengantongi analisa dampak lingkungan lalu lintas.

Menyinggung hal itu, Kadisperindag Kab. Sumedang, Asep Sudrajat saat ditemui di kantornya mengatakan, pihaknya mempersilakan sekaligus menghargai upaya hukum Hiwapa yang mengajukan gugatan PTUN tersebut.

“Bagaimana kejelasannya, bisa dilihat nanti di PTUN. Yang pasti, setiap persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin dan kami akan melakukan musyawarah ulang dengan semua warga pasar,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, perlu diingat Pemkab Sumedang merevitalisasi PSS menjadi pasar semi modern sama sekali tidak akan merugikan warga pasar. Justru, akan memberi kenyamanan kepada mereka. Bahkan dengan revitalisasi pasar, pemda ingin taraf ekonomi dan kesejahteraan warga pasar meningkat. (Adang Jukardi/”PR”/A-88)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/285027

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here