Tak Ada Komunikasi Politik Antara Wabup dan DPRD

0

Sumedang – DPRD ternyata sepakat hanya melakukan agenda pemberhentian bupati saja pada sidang paripurna yang dilakukan DPRD di Kantor Pemkab Sumedang, Selasa (12/11/2013).

Alasannya, DPRD memilih satu persatu melakukan agenda yang harus lebih dulu dilaksanakan sesuai tahapan atau mekanisme tata pemerintahan pasca meningganya bupati.

“Sesuai tahapan yang seperti itu, satu persatu agenda dilaksanakan DPRD, toh nanti tahapan selanjutnya tetap akan diproses sesuai mekanisme yang ada,” kata Ketua DPRD Yaya Widarya.

Sementara mengenai akan terjadinya kekosongan pemerintahan yang berdampak pada kekosongan otorisasi keuangan di lingkungan pemkab Sumedang, Yaya menampiknya. Menurut politisi dari PDIP ini, kekosongan otoriasi keuangan ini tidak akan terjadi lama.

“Kami tentu tidak akan membiarkan kekosongan otorisasi keuangan ini terjadi lama, tapi bisa segera diatasi. Karena setelah sidang ini kami langsung membahas pengajuan calon wabup,” kata Yaya.

Tidak adanya otorisasi keuangan ini sempat diungkapkan Nurdin Zein dari Fraksi PPP. Fraksi ini meminta DPRD segera mengajukan agenda sidang pengajuan calon wakil bupati bersamaan dengan pemberhentian bupati. Jika tidak, sejumlah kegiatan pencairan keuangan seperti uang gaji dan proyek tidak akan terlaksana.

Namun, anggota Fraksi PKS, Rahmat Juliadi tidak sepakat. Menurutnya, meski sesuai aturan perundang-undangan hanya bupati saja yang mempunyai otoritas keuangan, namun DPRD juga tidak akan membiarkan masalah ini terjadi dalam waktu yang lama.

“Tidak serumit itu dan tidak sengeri itu kondisinya, karena DPRD juga tidak akan membiarkan kondisi pemerintahan seperti itu,” kata Rahmat.

Rahmat hanya meminta wakil bupati melakukan komunikasi politik dengan DPRD sehingga tercipta suasana pemerintahan yang kondusif.

“Sebenarnya tadi bisa juga dilakukan dua agenda sekaligus tapi kami masih menunggu lobi dengan wakil bupati, tapi nyatanya tidak. Beliau tidak melakukan komunikasi dengan kami,” kata Rahmat.

Komunikasi politik tersebut bukan soal tawar menawar jabatan atau sejenis tindakan kotor lainnya, namun DPRD mengharapkan adanya itikad baik dari wakil bupati untuk menyelesaikan hal ini sepeninggalnya Endang Sukandar. [hus]

Sumber : http://www.inilahkoran.com/read/detail/2046610/tak-ada-komunikasi-politik-antara-wabup-dan-dprd

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here