Status Kependudukan 74 KK Warga Cipacing Tidak jelas

0

KABAR SUMEDANG, JATINANGOR – Sebanyak 74 kepala keluarga (KK) di RT 05/RW 17 Desa Cipacing, Kec. Jatinangor tidak memiliki status kependudukan yang jelas. Sejak 1996, ratusan jiwa terbut tinggal di permukiman perbatasan antara Kab. Bandung dan Kab. Sumedang. Secara administrasi kependudukan mereka masuk ke wilayah Pemkab Bandung. Sedangkan secara geografis wilayahnya masuk ke pemerintah Kabupaten Sumedang.

“Upaya Pemkab Sumedang dalam meluruskan persoalan itu, sebelumnya memang sudah ada, yaitu pada tahun 2013. Bahkan, penyelesaiannya melibatkan pemerintah Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Disdukcapil, dan BPN Sumedang,” ujar Ketua RW 17, Desa Cipacing, Kec. Jatinangor, Atonius A.S. di Saung Budaya Sumedang (Sabusu), Jatinangor, Selasa (13/5).

Upaya Pemkab Sumedang itu, lanjut Antonius, mendapat sambutan positif dari warga. Bahkan warga mengaku senang dengan alasan sertifikat tanah/ rumah itu sudah ada di salah satu bank milik negara.

Akan tetapi, di tengah kegembiraan, Antonius mengaku bingung karena muncul persoalan baru ketika warga harus membayar administrasi penyelesaian kependudukan. Pungutan datang dari konsultan yang ditunjuk bank tersebut dengan biaya Rp 500.000/KK.

Bahkan penghuni dibebani lagi biaya berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) sebesar Rp 500.000. “Jadi, total biaya yang dibebankan pada penghuni seluruhnya bisa mencapai Rp 1 juta per KK,” ungkapnya.

Jika memang keukeuh pungutan tersebut harus tetap dibayar, kata Antonius, maka warga sangat merasa tertipu oleh pengembang permukiman, yakni PT Pendawindo.

“Warga berencana menemui Bupati Sumedang. Ya sekadar meminta petunjuk penyelesaian status kependudukan mereka,” katanya. (ziyan/”GM”)**

Sumber: klik-galamedia.com/status-kependudukan-74-kk-warga-cipacing-tidak-jelas

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here