Ratusan Pedagang Pasar Sandang Berdemo di DPRD

0

SUMEDANG, – Ratusan pedagang Pasar Sandang di Kec. Sumedang Utara, berdemontrasi di depan gedung DPRD Kab. Sumedang, Senin (11/11/2013).

Mereka menolak revitalisasi Pasar Sandang menjadi pasar semi modern. Sebab, sudah harganya mahal dan memberatkan para pedagang, dalam proses penentuan harga kiosnya pun tidak melibatkan langsung seluruh pedagang. Contoh, harga kios di bagian dalam ditetapkan Rp 10 juta per meter persegi.

Keputusan harga kios, hanya dibicarakan di intern tim yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sumedang, pihak pengembang PT Bangun Jaya Allia (BJA) serta Ikwapa (Ikatan warga pasar) Pasar Sandang. Namun, mereka menilai keberadaan Ikwapa tidak mewakili dan mengakomodasikan kepentingan serta aspirasi para pedagang pemilik kios Pasar Sandang.

Pantauan “PRLM” di lapangan, aksi demo para pedagang pemilik kios Pasar Sandang, diwarnai orasi secara bergantian seraya membentangkan sejumlah spanduk terkait penolakan revitalisasi Pasar Sandang menjadi pasar semi modern. Meski sudah beberapa lama berorasi, namun tidak ada satu pun perwakilan DPRD maupun dinas yang menanggapi aspirasi dan keluhan mereka.

Padahal, mereka sangat mengharapkan kehadiran wakil rakyat dan dinas untuk berbicara langsung dihadapan ratusan para pedagang pemilik kios. Aksi tersebut berjalan kondusif dengan pengawalan ketat Dalmas Polres Sumedang.

“Kami inginnya anggota dewan termasuk perwakilan dinas, datang menemui kami dan langsung berbicara dihadapan puluhan warga pasar pemilik kios. Akan tetapi, sampai sekarang tidak muncul juga. Kalau tidak ada tanggapan, kami minta proses revitalisasi Pasar Sandang dihentikan. Kami akan tetap bertahan di kios dan tidak akan pindah ke TPS (tempat penampungan sementara). Bahkan kami akan melawan orang-orang yang berusaha memindahkan kami ke TPS. Bila perlu, kami akan demo lebih besar lagi,” kata salah seorang warga pasar pemilik kios Pasar Sandang, H. Setiawan (45) bersama Maria Laela (32) pemilik kios lainnya di halaman gedung DPRD Kab. Sumedang, Senin (11/11/2013).

Menurut dia, hampir 100 orang lebih warga pasar pemilik kios di Pasar Sandang menolak revitalisasi Pasar Sandang menjadi pasar semi modern.

Alasannya, proses revitalisasi pasar tidak pernah disosialisasikan langsung kepada seluruh pedagang. Sosialisasi hanya dilakukan Disperindag dan pengembang PT BJA kepada beberapa orang pengurus Ikwapa. Sementara, Ikwapa dinilai tidak menyuarakan aspirasi dan kepentingan warga pasar pemilik kios.

“Termasuk penentuan harga kios, dilakukan sepihak oleh tim dari dinas, pengembang dan Ikwapa. Sementara, para pemilik kios tidak pernah dilibatkan. Bahkan keberatan harga kios tidak pernah digubris oleh tim tersebut. Harga kios belum sinkron, tahu-tahu sudah diputuskan. Padahal, keputusan harga kios itu jelas-jelas sangat memberatkan para pedagang. Makanya, kami tegaskan menolak revitalisasi Pasar Sandang.” ujar H. Setiawan.

Hal senada dikatakan Maria, sebelum ada kejelasan masalah revitalisasi dan harga kios, para pedagang pemilik kios akan tetap bertahan di kios dan menolak untuk dipindahkan ke TPS. Jika ada yang berusaha memindahkan, para pemilik kios akan menghadapinya apa pun risikonya.

“Kami sudah mengumpulkan tanda tangan di atas materai sebanyak 100 orang lebih warga pasar pemilik kios yang menolak revitalisasi. Sebab, prosesnya tidak transparan dan keputusannya sepihak. Sudah beberapa kali kami menyampaikan keberatan kepada dinas termasuk dewan, tapi sampai sekarang tidak pernah ditanggapi,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi melalui telefon, Wakil Bupati Sumedang yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sumedang, H. Ade Irawan mengatakan, Pemkab Sumedang akan menampung keluhan serta aspirasi para pedagang pemilik kios Pasar Sandang terkait revitalisasi Pasar Sandang menjadi pasar semi modern.

Aspirasi mereka menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemda guna melakukan pengkajian mendalam dan komprehensif hingga didapat solusi yang menguntungkan semua pihak.

”Kami pun mengimbau kepada pengembang agar tidak melakukan kegiatan pembangunan pasar, sebelum semua perizinannya dikeluarkan dinas terkait,” tutur Ade Irawan. (A-67/A-89)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/258156

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here