Puluhan Tenaga Honorer Kategori 2 Datangi Kantor BKD Sumedang

0

KABAR SUMEDANG – Puluhan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) yang tak lulus, kembali mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sumedang, Rabu (4/6/2014). Mereka meminta BKD untuk mengisi kekurangan kuota dari para THK2 yang tak lulus.

Selain itu juga, mereka meminta BKD untuk merekrut CPNS THK2 secara bertahap serta menolak testing CPNS umum sebelum permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 diselesaikan. “Itu lah tuntutan kami yang disampaikan kepada BKD,” ujar Ketua THK2 Kab. Sumedang, Eni Rohayah di kantor BKD Kab. Sumedang, Rabu (4/6/2014).

Menurut dia, dari kuota CPNS THK2 di Kab. Sumedang yang lulus testing sebanyak 970 orang, yang memenuhi persyaratan hasil verifikasi sebanyak 613 orang. Sisanya sebanyak 357 orang, tidak memenuhi persyaratan. Untuk mengisi kekurangan kuota sebanyak 357 orang tersebut, diminta diisi oleh THK2 yang tak lulus.

“Kami juga meminta BKD secara bertahap merekrut CPNS dari THK2. Kami menolak CPNS umum, sebelum berbagai permasalahan THK2 di Kab. Sumedang diselesaikan,” kata Eni.

Setelah tahap verifikasi THK2, lanjut dia, kini tengah proses pemberkasan THK2 sebanyak 613 orang yang memenuhi persyaratan. Hanya saja, proses pemberkasan yang sedianya selesai 30 Mei, diundur menjadi 30 Juni nanti. Alasannya, proses pemberkasannya harus hati-hati. Sebab, hasil pemberkasan itu harus dilegalisasi oleh Bupati Sumedang H. Ade Irawan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). “Walaupun kami sudah lelah menunggu, tapi kami ikuti proses yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh Eni menjelaskan, meski 613 THK2 lolos verifikasi, pihaknya masih meragukan kemurniannya. Sebab, dalam proses verifikasi itu disinyalir relatif banyak kepala sekolah, UPTD Disdik setempat serta guru senior yang nakal. Mereka diduga memberikan keterangan palsu ketika diminta kesaksiannya tentang kebenaran berbagai persyaratan THK2.

“Oleh karena itu, THK2 yang memenuhi persyaratan masih banyak yang bermasalah. Kami akan terus mengawal proses ini, supaya tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran,” katanya.

Di hadapan puluhan THK2 yang tak lulus, Kepala BKD Kab. Sumedang, Dady Mulyadi mengatakan, terkait keinginan THK2 yang tak lulus bisa mengisi kekurangan kuota, itu kewenangan pemerintah pusat. Meski pemerintah pusat memberikan peluang THK2 yang tak lulus bisa mengisi kekurangan kuota tersebut, namun hingga kini belum ada regulasi maupun petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

“Jadi, sampai sekarang belum ada kebijakan pusat untuk mengisi kekurangan kuota tersebut. Begitu pula rekuitmen CPNS umum, itu juga kewenangan pusat dengan berbagai pertimbangan dan kriterianya,” tutur Dady.

Terkait dugaan kelulusan CPNS THK2 memakai uang, Dady mengatakan BKD mempersilakan kepada para THK2 untuk melaporkan kepada kepolisian jika menemukan berbagai pelanggaran. Begitu pula apabila ada temuan yang melibatkan orang dalam di BKD. “Itu juga laporankan. Bahkan saya siap mundur apabila ada staf yang begitu. Itu sebagai tanggungjawab saya jika ada temuan tersebut. Bagi saya, jabatan itu amanah,” tuturnya.

Hanya saja, lanjut dia, saat ini banyak laporan dari masyarakat, terkait beredarnya SK BKN (Badan Kepegawaian Nasional) palsu yang bisa mengangkat THK2 dengan menyetorkan uang Rp 40-50 juta. Begitu pula surat BKD palsu yang menawarkan THK2 bisa mengisi kekurangan kuota. ”Semua surat itu palsu. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada THK2 untuk hati-hati jangan sampai tertipu dengan surat palsu tersebut,” ujar Dady. (Adang Jukardi/A-108)*

Sumber: pikiran-rakyat.com/node/283940

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here