Pengajuan Rehab Rumah tak Layak Huni Harus Sesuai Persyaratan Teknis

0

SUMEDANG, – Proses pengajuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), harus memenuhi berbagai persyaratan teknis yang telah ditentukan oleh dinas terkait yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Sumedang.

Persyaratan tersebut, diantaranya rumah tersebut berdiri di atas tanah milik masyarakat dan kondisi rumahnya mengalami rusak ringan, sedang dan berat. Selain itu, pendapatan masyarakatnya di bawah Rp 1,25 juta per bulan.

“Seandainya, ada salah satu yang tidak memenuhi persyaratan, mohon maaf pengajuannya tidak bisa diproses. Contohnya, bangunan rumahnya ada, tapi tanahnya milik orang lain. Sebab, salah satu persyaratannya tanahnya harus milik sendiri. Justru kalau tanahnya milik sendiri, pemerintah bisa membantu untuk membuatkan sertifikat tanahnya,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kab. Sumedang, H. Dicky Rubiana di Sumedang, Kamis (19/12/2013).

Ia katakan itu, menanggapi keinginan Ny. Ocih (48) warga Kampung Babakan Lembur Tengah RT 02/RW 17, Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara. Dia mengharapkan rumah miliknya yang tak layak huni bahkan menyerupai gubug reyot, bisa direhabilitasi oleh Pemkab Sumedang. Hanya saja, kendalanya tanahnya milik majikannya.

Menurut Dicky, program rehabilitasi RTLH, difokuskan untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang tak layak huni dan status tanahnya milik sendiri. Khusus kriteria RTLH, yakni lantai, dinding dan atapnya mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat.

Untuk kategori rusak ringan apabila hanya lantainya saja yang mengalami kerusakan, termasuk lantainya masih berupa tanah. Untuk rusak sedang jika kerusakannya meliputi lantai dan dinding. Misalnya, lantainya tanah dan dindingnya belum diplester semen.

“Kalau rusak berat, jika ketiga-tiganya atau disingkat aladin (atap, lantai dan dinding) rusak. Lantainya masih tanah, dindingnya belum diplester dan atapnya bocor atau banyak yang lapuk,” katanya.

Program rehabilitasi RTLH tahun 2014, kata dia, melanjutkan rumah-rumah warga yang belum direhab tahun ini. Jumlah rumah tak layak huni yang akan direhab tahun depan sebanyak 180 unit yang tersebar di Kec. Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Surian, Ganeas dan Buahdua.

Nilai bantuannya masing-masing Rp 7,5 juta per KK (kepala keluarga). “Bantuannya tidak berupa uang lagi, melainkan bahan material. Sebab, sebelumnya sempat kejadian uang bantuannya malah dibelikan sepeda motor untuk mengojek,” ujar Dicky.

Dicky menambahkan, meski rumah warga yang akan direhab tahun 2014 nanti hanya 180 unit, namun pihaknya sedang mengusulkan kembali rehab rumah tak layak huni kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebanyak 3.000 unit. Usulan tersebut, untuk merehab rumah warga tak layak huni yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan lainnya.

“Dalam program ini, kita tuntaskan dulu satu desa-satu desa. Kalau satu desa sudah selesai semuanya, baru kita lanjutkan ke desa lainnya yang belum kebagian. Untuk teknis bangunannya, kita serahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU),” tuturnya. (A-67/A-89)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/263036

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here