Pemkab Sumedang Tidak Disiplin

0

KABAR SUMEDANG – Pemkab Sumedang tidak disiplin dalam upaya pengelolaan asset. Hal ini menjadi penilaian Fraksi PPP DPRD Sumedang kepada bupati dan jajaran pemerintahannya ketika BPK kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemkab Sumedang Tahun Anggaran 2013.

Padahal, menurut fraksi PPP sudah banyak cara dilakukan pemkab untuk meraih opini WTP yaitu bekerja sama dengan BPKP dan mutasi pejabat serta beragam cara lainnya yaitu pengelolan asset dengan sejumlah dana. Namun, karena tidak disiplin maka asset masih menjadi masalah dalam laporan keuangan Sumedang.

“Kinerja pemkab dapat disimpulkan tidaklah disiplin dan tidak serius dalam mencapai WTP, padahal sudah ada upaya untuk hal tersebut yaitu kerjasama dengan BPKP dan mutasi pejabat juga beberapa pengelolaan asset di bidang asset, tapi karena tidak disiplin tetap saja tidak tuntas upaya tersebut,” kata Ilmawan Muhammad dalam Nota Pandangan Fraksi tentang LPP APBD 2013, Senin (16/6/2014).

Menurut Ilmawan, asset masih dipersoalkan dalam laporan keuangan karena adanya pembelian harta bergerak yang tidak tersentralisir di satu SKPD. Sedangkan keberadan asset tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi neraca pemkab.

Selain itu, keberadaan tanah milik pemkab juga masih belum tuntas meski pada awal 2014 ini, DPRD sudah menyetujui adanya penyertifikatan terhadap beberapa bidang tanah terutama tanah yang digunakan untuk sekolah.

Sementara, Bupati Sumedang Ade Irawan dalam nota jawabannya mengatakan penyebab Sumedang mendapatkan WDP adalah laporan keuangan tidak disampaikan secara akurat dan tidak disertai dengan dokumentasi di lapangan. Dalam dua tahun terakhir ini, kata dia pemkab sudah melakukan uasah optimal yaitu dengan rekonsiliasi, monitoring, pembinaan dan pengamanan asset.

Upaya optimal yang tersebut, menurut Ade, dibuktikan dengan semakin mengecilnya jumlah asset yang dikecualikan. Pada 2013 ini yang dikecualikan adalah sebesar Rp 77 milyar dari total asset Rp 2,3 triliun.

Setiap tahun, jumlahnya, kata dia dipastikan menurun. Upaya meraih WTP kata dia juga dilakukan dengan melakukan mutasi jabatan beberapa waktu lalu. Bahkan sejumlah jabatan akan diisi oleh pejabat dari pemerintahan pusat demi meraih WTP. Namun, upaya ini dianggap tidak ada kaitannya dengan cita-cita meraih WTP.

Fraksi Partai Golkar menyebutkan hal yang sama. Dengan adanya mutasi pejabat pada waktu yang tidak tepat menyimpulkan bahwa bupati tidak paham dengan tugas dan kewajibannya di pemerintahan .

“Mana yang harus didahulukan antara kepentingan pribadi dan pemerintahannya karena dia sebagai kepala daerah, karena saya rasa umrah itu meskipun ibadah dan tidak akan ada yang melarangnya, namun harus mengerti soal urgenitas tugasnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Jafar Sidik.[ito]

Sumber: inilahkoran.com/read/detail/2110183/pemkab-sumedang-tidak-disiplin

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here