Pemkab Sumedang Akan Membentuk SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Baru

0

SUMEDANG, – Pemkab Sumedang akan melakukan rotasi dan mutasi jabatan 1.100 PNS (Pegawai Negeri Sipil) termasuk para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Sumedang.

Rotasi dan mutasi jabatan tersebut, menyusul pembentukan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru tahun 2014. Pemberlakuan SOTK baru sedianya akan dilaksanakan maksimal pertengahan tahun.

“Prosesnya, SOTK baru sudah ketok palu di DPRD Kab. Sumedang. Nah, sekarang sedang dievaluasi oleh gubernur selanjutnya oleh Mendagri. Dengan SOTK baru, struktur organisasinya dari nol lagi, termasuk penempatan para pejabat dan pegawai di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Bupati Sumedang, H. Ade Irawan di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang di Jln. Prabu Gajah Agung/Bypass, Sumedang, Selasa (4/2/2014).

Menurut Bupati Ade, selain rotasi dan mutasi jabatan, sekaligus juga akan ada perampingan jumlah SKPD dengan penggabungan beberapa dinas.

Sebaliknya, ada pula penambahan dengan membentuk SKPD baru yang dipimpin pejabat eselon II. “Namun, secara umum pembentukan SOTK baru ini akan terjadi perampingan,” tuturnya.

Dia menyebutkan, sejumlah SKPD yang akan terjadi perubahan struktur organisasi, seperti halnya Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) akan ditambah Bidang Perdagangan. Begitu pula Dinas Pendidikan akan digabung dengan Kebudayaan.

Selain itu, lanjut dia, ada pembentukan dinas baru, yakni Dinas Cipta Karya yang terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), terpisah dari DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Pemkab Sumedang pun akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terpisah dari Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Kesbang Linmas dan PB).

“BPBD akan dipimpin pejabat eselon II, sedang Kesbang Linmas eselon III. Begitu juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), jabatan kepalanya setingkat eselon II atau naik setingkat dari sebelumnya eselon III. Itu sangat penting, karena banyak perda (peraturan daerah) yang harus diamankan dan ditegakan,” tutur Ade.

Dia menambahkan, di Sekretariat Daerah (Setda) pun, akan ada penambahan Bagian Keuangan dan Bagian Kerjasama. Selain itu, Humas akan digabung dengan protokoler.

“Mudah-mudahan dengan pembentukan SOTK baru, kinerja pemerintahan akan lebih optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Kinerja para pejabat dan pegawai pun lebih profesional dan kompeten sesuai bidang kerjanya,” katanya. (A-67/A-89)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/268690

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here