Pemkab Jangan Eksekusi Pasar

0

pasar sandang sumedang

Hiwapa Pasar Sandang Masih Tempuh Upaya Hukum

KABAR SUMEDANG – Meski sudah ada keputusan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang terkait Pasar Sandang Sumedang, namun kuasa hukum warga Hiwapa (Himpunan Warga Pasar), C Suhadi menilai keputusan itu belum final.

Karena, atas keputusan yang dikeluarkan Kejari, pihaknya bersama Hiwapa telah mela­kukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jabar. Dengan de­mikian, maka keputusan hu­kum belum inkrah atau belum mempunyai ketetapan hukum tetap.

“Jangan sampai Pemkab Su­medang mengambil langkah untuk melakukan penggusuran pasar,” kata dia, saat berdialog dengan warga Hiwapa di Pasar Sandang, Selasa (30/12).

Dia menyebutkan, upaya hu­kum yang disuarakan Hiwapa akan terus dilakukan sampai tingkat Mahkamah Agung. “Da­­lam keputusan kemarin, ada hal yang mengganjal di pihak kami seperti daftar hadir yang diasumsikan sebagai kesepakatan warga pasar me­nye­tujui revitalisasi pasar,” tutur dia.

Suhadi meminta, Pemkab Sumedang agar tidak mengeluarkan statemen terkait keputusan hukum yang belum final. Sehingga tidak menimbulkan misskomunikasi atau salah per­sepsi di warga pasar.

“Kita juga harus menghormati proses persidangan saat upaya banding ini. Terus jangan juga putusan di Kejari tem­po hari ditafsirkan bahwa Pem­kab boleh mengeksekusi,” kata dia.

Ketua Hiwapa, Asep Rohmat Hidayat, menyebutkan, pihak­nya akan berupaya bertahan meski Pemkab melakukan eksekusi. Karena, pihaknya masih mangantongi hak guna bangunan sampai Tahun 2019.

“Bahkan ada yang HGB-nya sampai 2030,” ucapnya.

Asep menyebutkan seharusnya pihak terkait menghargai Hiwapa yang memiliki HGB. Sebab memiliki hak yang sama untuk diperhatikan. “Silahkan Pemkab dan DPR turun ke lapangan, agar mengetahui persis kondisi yang se­sung­guh­nya,” ucap Asep.

Hiwapa juga akan terus men­gambil langkah hukum untuk menyelesaikan terkait hal ini.

“Kami juga tak segan akan mengadukan hal ini ke Komnas HAM, karena hak-hak kami terancam,” katanya.

Hiwapa berharap pihak Pem­kab agar lebih arif dan bijaksana menyikapi permasalahan yang ada. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.E-35***

Sumber: kabar-priangan.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here