Panwaslu Proses Dugaan Pelanggaran Perangkat Desa dalam Pilbup Sumedang 2018

0

KABAR SUMEDANG – Panwaslu Kabupaten Sumedang, hingga kini sedang memproses dua laporan dugaan pelanggaran kampanye terbatas dan tatap muka peserta Pilbup Sumedang 2018.

Kedua pelanggaran tersebut, antara lain seorang kepala desa yang diduga mengikuti arak-arakan dan pawai kendaraan rombongan salah satu paslon. Yaitu pada acara deklarasi damai dan sosialisasi cabup-cawabup di Alun-alun Sumedang, beberapa waktu lalu. Pelanggaran lainnya, perangkat desa di wilayah Kecamatan Tanjungmedar diduga mengikuti acara konsolidasi tim sukses salah satu paslon di wilayah Kec. Tanjungkerta, Minggu 25 Februari 2018.

“Kedua dugaan pelanggaran kampanye ini, hingga kini masih diproses,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kab. Sumedang Ade Sunarya ketika ditemui di kantornya, Selasa 27 Februari 2018.

Menurut dia, pelanggaran kades yang mengikuti deklarasi damai dan sosalisasi cabup-cawabup, termasuk pelanggaran pidana pemilihan. Prosesnya, hari ini akan dilakukan gelar perkara yang dilakukan petugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika kades yang bersangkutan terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dengan denda Rp 600.000 sampai Rp 6 juta. “Pukul 14.00 ini, Gakkumdu akan melakukan gelar perkara kasus dugaan pelanggaran ini,” tutur Ade.

Dikatakan, untuk dugaan pelanggaran perangkat desa yang hadir dan mengikuti konsolidasi timses salah satu paslon, termasuk pelanggaran kode etik perangkat desa. Prosesnya, Panwaslu sedang meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan tentang pelaporan tersebut. Terlebih perangkat desa itu, selain menjabat sebagai sekdes, juga merangkap sekretaris PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang merupakan penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran kode etik

Apabila yang bersangkutan terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik. Sanksinya, dari mulai teguran lisan dan tulisan hingga pemberhentian sementara dan tetap. “Hari ini, petugas kami sedang meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Disinggung di masa kampanye terbatas (tertutup) dan tatap muka diduga para paslon melakukan kampanye secara door to doormenemui warga tanpa pelaporan kepada kepolisian, Ade mengatakan, hal itu dinilai bukan pelanggaran. Selain tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, kegiatan itu dinilai hanya sebatas kegiatan internal para paslon.

“Jadi, kegiatan itu tidak ada pasal yang mengatur pelanggarannya. Hingga saat ini pun, kami belum mendapatkan laporan mapun temuan, para paslon yang diduga melakukan politik uang pada masa kampanye terbatas dan tatap muka ini,” katanya.***

 

Sumber : pikiran-rakyat.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here