LSM GMBI Kembali Melakukan Demo Tuntut Hak Angket

0

SUMEDANG, – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kab. Sumedang, Rabu (8/1/2014) kembali berdemontrasi di depan gedung DPRD Kab. Sumedang.

Tuntutan mereka tetap sama dengan aksi sebelumnya, yakni mendesak DPRD Kab. Sumedang menggunakan hak angket untuk melakukan investigasi terkait dugaan korupsi Wakil Bupati (Wabup) yang juga Plt (Pelaksana tugas) Bupati Sumedang. H. Ade Irawan saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi.

Dari pantauan “PRLM”, meski sudah dua jam mereka melakukan orasi dalam mimbar bebas, namun aspirasi dan tuntutan mereka tak juga ditanggapi oleh DPRD Kab. Sumedang. Sampai-sampai mereka diguyur hujan, tak seorang pun pimpinan dan anggota dewan yang datang menemui mereka dan menanggapi aspirasinya.

Mereka mengambil sikap meminta berita acara dari Sekretariat DPRD (Setwan) yang menyatakan bahwa Ketua DPRD Kab. Sumedang Yaya Widarya, S.Sos, dan para anggota dewan lainnya tidak menerima aspirasi mereka.

Hal itu sehubungan, ada informasi bahwa Yaya dan semua anggota dewan tidak mau menerima mereka dan menanggapi aksi demontrasinya. Aksi itu berlangsung kondusif dengan pengawalan Dalmas Polres Sumedang.

“Aksi sekarang ini, lanjutan demo yang kemarin karena tuntutan hak angket yang ditujukan kepada DPRD hingga kini belum terealisasi. Memang kemarin Ketua DPRD Pak Yaya dan para ketua fraksi sudah memberikan jawaban, namun tidak etis karena jawabannya melalui telefon. Kemarin saja tidak etis, apalagi sekarang sama sekali tidak mau menerima kedatangan kami dan menanggapi aksi demo ini,” ujar Ketua GMBI Distrik Kab. Sumedang Toni Tarsono di halaman Gedung DPRD Kab. Sumedang, Rabu (8/1/2014).

Menurut dia, GMBI sebetulnya tidak memaksa DPRD menggunakan hak angket. Sebab, menggunakan hak angket atau pun tidak, tetap menimbulkan konsekuensi.

Jika tidak, berarti DPRD dinilai tidak mampu bekerja untuk rakyat. Sebab, rakyat sudah mengatahui bahwa Ade Irawan diduga melanggar hukum yang merugikan keuangan negara. Bahkan kasus itu sudah menjadi konsumsi publik Kab. Sumedang.

“Dampaknya, saat ini terjadi krisis kepercayaan di masyarakat terhadap kepemimpinan Ade Irawan. Seharusnya dewan bersikap dewasa dan bijak dalam menanggapi hal ini,” kata Toni.

Seandainya dugaan itu salah, kata dia, berarti semua permasalahannya clear dan dugaan tersebut merupakan kebohongan publik. Sebaliknya, jika terbukti DPRD harus mengambil sikap dan mengeluarkan keputusan politik. Keputusan politiknya seperti apa, itu kewenangan DPRD.

“Memang sampai sekarang kasusnya masih diproses di Kejari Cimahi dan Ade Irawan belum menjadi terperiksa. Hanya saja, bahan (data-red) yang dimiliki Kejari Cimahi dengan kami berbeda. Oleh karena itu, Senin depan (13/1/2014), kami akan mendatangi Kejari Cimahi untuk meminta penjelasan terkait proses penanganan kasus tersebut,” ujar Toni. (A-67/A-89)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/265288

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here