Ketua DPRD Pastikan Ketidakhadiran Fraksi Golkar

0

Sumedang – Ketua DPRD Sumedang Yaya Widarya memastikan ketidakhadiran 10 orang anggota Fraksi Partai Golkar. Konfirmasi ini dilakukan Yaya untuk menjaga stabilitas politik sekaligus keanggotaan di DPRD.

Kepastian ketidakhadiran ini diperoleh pimpinan DPRD sejak Rabu malam (11/12/2013). Kamis pagi (12/12/2013) atau sekitar 5 jam sebelum sidang dimulai, pimpinan mengonfirmasinya kembali. Disebutkan, Fraksi Partai Golkar tetap pada prinsipnya yaitu tidak akan menghadiri paripurna.

“Kami sebagai pimpinan DPRD sudah berkomunikasi intensif dengan Fraksi Partai Golkar sejak mereka menyatakan sikapnya terhadap mekanisme penetapan Ade Irawan menjadi bupati. Hingga Kamis pagi saya tetap berkomunikasi untuk mengonfirmasi rencana ketidakhadirannya,” ujar Yaya saat sidang usai.

Menurut Yaya, konfirmasi dan komunikasi tersebut hanya untuk menjaga stabilitas politik di DPRD. Pimpinan harus mengetahui sikap politik fraksinya sebagai bahan pertimbangan langkah lembaga selanjutnya.

Di sisi lain, ketidakhadiran Fraksi Partai Golkar tidak menjadi masalah bagi sidang tersebut. Hal ini karena surat keputusan tentang usulan penetapan wakil bupati menjadi bupati bisa diterbitkan tanpa melalui sidang paripurna.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumedang Ali Badjri menjelaskan, pimpinan partainya sudah rapat pada malam sebelum sidang digelar. Di rapat tersebut, partai tetap memerintahkan anggotanya di dewan tidak hadir pada paripurna tersebut.

“Rapat terakhir yaitu Rabu malam (11/12/2013), saat itu kami tetap sepakat tak akan hadir pada paripurna tersebut karena tidak setuju dengan sikap yang diambil DPRD,” tutur Ali.

Partai Golkar melalui fraksinya berpandangan, penetapan Ade Irawan menjadi bupati tidak bisa otomatis tanpa menempuh kembali persyaratan sebagai bupati. Ade yang akan menjadi bupati sepeninggalnya Endang Sukandar dinillai tidak memenuhi legitimasi sehingga harus diverifikasi kembali apakah memenuhi persyaratan atau tidak sebagai bupati.

Pandangan Golkar ini disebutkan mengada-ngada oleh sejumlah pemerhati ilmu pemerintahan karena bupati dan wakil bupati dipilih secara paket sehingga tidak ada istilah tak terlegitimasi. Ade dapat langsung menjadi bupati setelah diusulkan oleh DPRD dengan alasan bupati meninggal dunia. [rni]

Sumber : http://www.inilahkoran.com/read/detail/2055764/ketua-dprd-pastikan-ketidakhadiran-fraksi-golkar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here